Masih Suasana Pandemi, DPC Srikandi PP Lubuklinggau Peringati HUT Kemerdekaan RI ke-75 Melalui Lomba Tumpeng Kreasi
20 Agustus 2020
Guru dan Santri Pesantren Baitul Amin Peringati 1 Muharram 1442 Hijriyah
20 Agustus 2020

Gunakan UU Pers untuk Mempidana Wartawan..!

Reading Time: 2 minutes

Media Putra Bhayangkara | Dari meja redaksi menyampaikan akhir ini ada terjadi permasalahan dalam sebuah pemberitaan/ kasus Pers, yang mesti dikedepankan adalah Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Semua pihak semestinya memahami bahwa kasus Pers harus diselesaikan berdasarkan UU Pers.

Pemimpin Redaksi Media Putra Bhayangkara menyetujui pendapat M. Nuh selaku Ketua Dewan Pers, menyikapi salah satu kasus yang terjadi di Indonesia baru – baru ini, yakni yang menimpa Mantan Pemimpin Redaksi www.banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi.
Sebagaimana yang dilansir oleh www.sinarlampung.com.

M. Nuh menjelaskan, bahwa kasus pidana terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan Pers di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Menilai kasus yang dihadapi Diananta adalah kasus Pers.
Oleh karena itu, semua pihak semestinya memahami bahwa kasus Pers harus diselesaikan berdasarkan UU Pers.

Ungkapan ini sama disampaikan oleh Wartawan Media Putra Bhayangkara Habibullah tugas di Lubuk Linggau Sumatera Selatan Lampung.
“Menyelesaikan kasus Pers dengan menggunakan undang- undang lain di luar UU Pers adalah sebuah penyimpangan terhadap komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers di Indonesia.” ungkapnya.

Semestinya sengketa jurnalistik diselesaikan dengan menempuh jalur Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Penyelesaian Di Luar Jalur Pengadilan dengan memanfaatkan lembaga Dewan Pers, upaya hukum Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi, Penilai Independen, dan Arbitrasi.

Dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. (Priyono)