Kapolsek Essang Talaud Diserahterimakan dari Iptu Dekmar A.P Lerah kepada Ipda Andres Tindage
27 September 2019
Karyadi : Pleno KPUD Kabupaten Kuburaya Tetapkan M. Yani, SE Sebagai Pengganti Alm. Darmansyah Dari Partai Golkar
27 September 2019

MEJA REDAKSI MEDIA PUTRA BHAYANGKARA ; “BAHAYA PROVOKASI, HASUTAN DAN DELIGITIMASI”

 

Serangan gencar terhadap pihak keamanan dan polisi semakin marak. Beredar pernyataan, gambar dan video fitnah dan hoax terhadap perlakuan pihak keamanan & terhadap para perusuh. Klaim bahwa segala apa yang mereka lakukan katanya demi kepentingan rakyat pun tetap dikumandangkan. Padahal kebanyakan rakyat sudah muak dengan apa yang sedang terjadi saat ini.

Masyarakat sudah lelah dan ingin kembali hidup damai dan tidak mau lagi dipecah belah.
Untuk memantau pergerakan di media sosial, Media Putra Bhayangkara (MPB) bekerja sama dengan para fihak, terutama yang ahli di bidang IT. Dari meja Redaksi Media Putra Bhayangkara berpesan, kepada masyarakat luas agar lebih berhati-hati mencerna informasi yang ada di lini massa. Jangan terpengaruh menyebarkan informasi tak jelas karena bisa terjerat pidana. Mengingat tidak semua akun di media sosial asli, banyak yang bersifat fiktif….!!!”“Pikirkan kembali Saudara….!!!, Jangan mengunggah Konten yang kita buat di media sosial Walaupun kita iseng misalnya me-retweet, copy paste, meneruskan, itu sudah masuk dalam pelanggaran UU ITE,” “Jangan terpengaruh menyebarkan informasi tak jelas karena bisa terjerat pidana.” tegas pemimpin Media putra Bhayangkara.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Berikut contoh kasus UU ITE. : Kasus Buni Yani,
Seperti diketahui, Buni Yani sebelumnya didakwa telah mengunggah video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman akun Facebook miliknya. Kala itu Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada unggahannya, Buni Yani mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dianggap tidak sesuai dengan transkripaslinya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni dianggap menghilangkan kata ‘pakai’ ketika ahok berbicara soal surat Al Maidah. Pada kasus ini, Buni Yani telah menjalani persidangan sebanyak 19 kali hingga akhirnya dijatuhi vonis hukuman penjara. (Meja Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *