Kembangkan Potensi Wisata, Bhabinkamtibmas Polsek Wolo Mendapat Apresiasi dari Kadis Pariwisata
9 Desember 2019
Peduli Kepada Masyarakat, Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS, Donorkan Darah Kepada Anak Penderita Anemia di Perbatasan
9 Desember 2019

Pemda Konsel Gelar Sosialisasi Administrasi dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Reading Time: 2 minutes

Konsel, mediaputrabhayangkara.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) melaksanakan Sosialisasi Administrasi Pertanahan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Wilayah Konsel, dengan peserta kegiatan berasal dari Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 100 orang.

 

Kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin, dengan pemateri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel, Ruslan Emba dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Konsel, Pujiono, bertempat diruang rapat Rujab Bupati, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (9/12/2019).

 

Dalam sambutannya Wabup Konsel, Arsalim Arifin menyampaikan bahwa permasalahan pertanahan di Konsel sangat kompleks, untuk itu ia menekankan agar segala jual- beli tanah harus sepengetahuan pemerintah, ini untuk kepentingan memperbaiki permasalahan administrasi pertanahan dan mempertimbangkan aspek Tata Ruang Daerah.

 

“Walaupun masyarakat dapat menjual sendiri tanahnya, namun untuk kepentingan menjaga aset berharga harus sepengetahuan pemerintah, apalagi menjual kepada investor karena terkadang Investor membeli tanah masyarakat diluar izin yang diberikan” ujar Arsalim.

 

Selanjutnya, Arsalim menyampaikan agar para camat memahami RTRW Kabupaten, dan dapat membuat RTRW Kecamatan berdasarkan RTRW kabupaten, sehingga dapat memperjelas lokasi pemukiman,  pertanian, perkebunan dan pertambangan di wilayahnya.

 

Ia juga menegaskan agar aparatur Pemerintah baik di Kabupaten,  kecamatan dan desa agar jangan menjadi pemicu konflik persoalan tanah, yakni dengan memberi atau menjual tanah ke pihak lain atau investor tanpa sepengetahuan pemilik lahan.

 

Selain itu, Arsalim berpesan kepada pihak kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan terhadap tapal batas, agar konflik wilayah antar kecamatan dan antar desa dapat terselesaikan karena ada nilai di dalamnya.

 

Ketua Panitia Kegiatan, Irsan Halim Mangidi melaporkan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untu meningkatkan wawasan dan kapasitas SDM Aparatur Pemda dalam penyelesaian administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik pertanahan, khususnya dalam melakukan penertiban terhadap aset-aset tanah Pemda. Juga untuk membangun kesepahaman, kesamaan, dan keterpaduan persepsi dan strategi serta langka antisipasi aparatur Pemda dalam penyelesaian permasalahan tersebut diatas. (Hasan.B)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *