IKM Peduli Sesama, Berbagi Sembako Pada Warga Kurang Mampu
11 Mei 2020
Yuslanik: Tinjau Ulang Surat Edaran Itu Bila Perlu Cabut Saja
11 Mei 2020

Pemerintah Kota Bitung Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke 9 dari BPK RI, Ditengah Wabah Pademik COVID 19

Reading Time: 2 minutes

Bitung, MPB – Pemerintah Kota Bitung Berbangga diri karena di tengah Pademik COVID 19 ini mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke 9 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam Kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP – LKPD) Se-Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019, Senin (11/05/2020).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini di umumkan pada saat Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan serentak atas LHP – LKPD Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut melalui Video Conference (Vicon), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, yang juga turut hadir Walikota Bitung Maxmilian Jonas Lomban S.E M,Si. Assisten II Bidang Perekonomian Drs.Jeffry Wowiling MSi, Assisten III Bidang Administrasi Umum Youke Senduk S.H MSi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung Drs, Albert Sarese M,Si Dan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi SE MM Ak CA CFrA CSFA.

Walikota Bitung Maximillian Jonas Lomban M,Si mengatakan dengan Ucapak Syukur, Kita boleh di percayakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sehingga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, saya berharap teman-teman yang telah mempersiapkan semua ini, Kita tetap semangat dan tertib dalam Pengelolaan Keuangan supaya Kwalitas WTP Kita semakin hari semakin meningkat.

Dalam Kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Bapak Karyadi SE MM Ak CA CFrA CSFA, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah yang telah bekerja keras dan berkomitmen serius dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah sehingga lebih baik dan akuntabel, serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya pemeriksaan ini.

Di tambahkan oleh Karyadi, pihaknya telah menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan jajaran pimpinan, agar supaya dapat ditindak lanjuti sebagai bahan Evaluasi kepada pihak Eksekutif, sebagaimana peran dan fungsi kontrol DPRD, sehingga harus terbuka informasinya bagi masyarakat yang ada.

Saya apresiasi kerja teman-teman terkait dengan Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan sehingga kita di nilai saat ini BAIK dengan Opini WTP yang artinya semua rupiah yang diberikan kepada Pemerintah untuk di olah dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat dana tersebut kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga Kita mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, tutup Lomban. (jHe23/Btg)