Simakrama Gubernur Bali dengan Pimpinan & Pengurus Inti BEM PTN/PTS se Bali di Jaya Sabha
3 Oktober 2019
Sambut HUT TNI ke-74, Polsek Beo Gelar Olahraga Bersama
4 Oktober 2019

PENAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN AGAM DIDUGA TAK MEMPUNYAI IZIN RESMI

Jetson, kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

Jetson, kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

Kab. Agam, mediaputrabhayangakara.com –
Maraknya penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pihak pengusaha sebagai pembeli bahan galian C, seperti Batu gajah, batu sungai, pasir, kerikil dan tanah untuk penimbunan pembuatan jalan dan gedung perkantoran.

Penambangan liar galian C yang diduga tak berijin berdampak luas yang akhirnya bermuara pada rusaknya ekosistem juga akan mengakibatkan longsor dan banjir bandang di wilayah Kabupaten Agam.

Jetson, kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam ketika di temui di kantornya, Kamis, (3/10) menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak satupun mengeluarkan rekomendasi untuk penambangan galian C di wilayah Kabupaten Agam, karena untuk penambangan galian C tentang perizinan kewenangan ada di tangan provinsi . Jadi yang mengeluarkan izin tersebut bukan kabupaten lagi, tapi sudah berada di provinsi Sumatra Barat.

“Oleh karena itu, jangan heran bilamana dinas kami dan instansi terkait tidak pernah melakukan razia atau penutupan terhadap penambangan yang di duga tanpa ada izin,” jelasnya.

Sambung Jetson lagi, bilamana ada laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas penambangan tentu kami akan selidiki dan turun ke lapangan. Dan sebaliknya jika tak ada laporan dari masyarakat tentu kami diam.

 

Memang jika di hitung untung dan rugi sudah pasti pemerintah daerah sangat di rugikan ,karena tidak ada seorangpun dana yang masuk dari penambangan galian C. Artinya tidak masuk dalam pendapatan asli daerah.

“Saya hanya menghimbau pada pihak pemerintah provinsi kiranya dalam membuat peraturan baik perda maupun pergub sebaiknya harus dapat memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat,” ungkap Kadis.

Memang harus kita akui, tambah Jetson untuk merubah perda atau pergub maupun Undang- undang itu tak mudah dan melalui proses yang panjang dan melelahkan. Tapi kita yakin dan penuh percaya pada pihak pemerintah propinsi dan pemerintah pusat,bila ada keinginan untuk merubah peraturan pasti bisa dan ada jalan dimana tentunya peraturan yang dibuat hendaknya pro rakyat.

“Daerah sifatnya hanya koordinasi dan yang mengambil tindakan tentu pihak pemerintah provinsi Sumatra Barat dalam hal ini Satpol PP dan dinas terkait lainnya. Terus terang, kami tidak dapat berbuat lebih mendalam, karena segala bentuk perizinan ditangan provinsi.” Pungkasnya. (Leo)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *