Nurdin Buka Rakerda LPTQ Provinsi Kepri Ke-8
30 April 2019
Pameran Konsel Expo, Pemda Bersama Pemprov Sultra Sediakan Mobil Pelayanan KB Keliling Gratis
30 April 2019

Wakil Bupati Konsel Buka Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Atas Pengelolaan dan Bantuan Opersiaonal Sekolah (BOS) di Lingkup Pemkab Konsel

Mediaputrabhayangkara.com,- KONSEL (SULTRA),- Dr. H. Arsalizm Arifin, SE.,M.Si, membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi Atas Pengelolaan Dan Bantuan Opersiaonal Sekolah (BOS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Selasa, 30/04/2019.

Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe selatan,dan para pemateri sosialisai.

Dalam sambutannya Arsalim menyampaikan ” Bahwa sebagai alat kebijakan informasi publik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus memenuhi fakta dan data yang valid, maka harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat diterima dan dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS ini harus transparansi artinya terbuka secara umum yang melibatkan semua struktur sekolah mulai dari guru-guru, komite sekolah, kalau perlu dapat juga melibatkan para orang tua siswa dalam pengelolaan dana BOS tersebut Hal ini agar penggunaan dana BOS dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan komitmen bersama dalam mengelola dana BOS demi kelancaran pendidikan SD/SMP.

 

Lebih lanjut beliau mengatakan ” Kepala sekolah sebagai pengelola anggaran BOS hendaknya memberikan data yang fill sesuai kebututhan sekolah agar dana BOS yang dicairkan tepats asarannya. Dengan data yang valid, pengelolaan dana BOS dipakai sesuai dengan program rencana kerja sekolah serta agar tidak menjadi temuan oleh tim pemeriksa baik intern Inspektorat maupun dari eksternal BPK RI dan BPKP, maka penggunaan dana BOS hendaknya diketahui oleh semua pihak dengan melibatkan komite sekolah dan dirapatkan dengan para orang tua murid.

“Selain itu ada beberapa hal yang pokok yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS diantaranya membuat Laporan penggunaan dana BOS per triwulan dan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan juklak dan juknisnya karena pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah akan selalu dipantau dan dimonitoring. Ucapnya.

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan , salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Beber Wakil Bupati.

“Melalui program BOS ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD/MI dan SMP/MTs untuk membantu mengurangi
beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS
diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan
berdasarkan jumlah murid”,

“Tujuan program BOS terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umum program B0S adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sedangkan tujuan khusus program BOS, yaitu:
1. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa SD/SMP dan MTs (negeri dan swasta).
2. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa.

Wakil Bupati Konsel Berpesan Kepada para Peserta Sosialisasi BOS sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan agar meningkatkan
pemahaman dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesuai aturan, sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya
penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS itu sendiri, dan juga berpesan kepada peserta kegiatan ini akan pentingnya kejujuran dan tetap berhati-hati dalam menyusun data sebab pengawasan terhadap dana BOS ini bukan hanya dari internal seperti Inpektorat dan BPK/BPKP namun juga dari pihak eksternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat juga dapat mengawasi penggunaan dana BOS. Laporan harus bersifat akuntabel yang berarti siap dilihat kapan saja.

“Saya menghimbau kepada peserta untuk tidak khawatir terhadap
pemeriksaan yang bisa datang kapan saja namun berani karena memang data dan penggunaan dana BOS benar adanya. Dana BOS yang dikelola pada akhirmya adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Semoga dengan adanya sosialisasi BOS ini dapat mewujudkan pengelolaan dana BOS yang profesional, transparan, tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawaban serta memberikan kesempatan bagi siswa miskin pada sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu. Harapnya.

Dalam kesempatan ini Beliau juga menyampaikan bahwa atas kerja keras semua pihak, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu Tahun 2016 dan tahun 2017 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan prestasi tersebut diharapkan agar semua pihak tidak berbangga diri, harus lebih
keras dalam bekerja, sehingga target opini WTP tahun 2018 bisa dipertahankan.

Semoga kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Atas Pengelolaan Dan Bantuan Opersiaonal Sekolah (BOS) ini berfaat buat kita semua demi percepatan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang merupakan amanat Undang-undang dan
Nawacita guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN di
Kabupaten Konawe Selatan. Harapnya. (Hasan.B)