Apel Pagi, Polres Kepulauan Talaud Berlakukan Social Distancing Tangkal Penularan Covid -19
24 Maret 2020
Cegah Covid-19 Kodam XII/Tpr Bangun Bilik Sterilisasi
24 Maret 2020

Diduga Jual beli Suara Pileg, Anggota KPUD Kendal disidang DKPP

Ketua KPU Kabupaten Kendal, Hevi Indah Oktaria

Reading Time: 2 minutes

Ketua KPU Kabupaten Kendal, Hevi Indah Oktaria

Kendal, MPB – Seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Kendal berinisial CTR telah disidang Pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) di Jakarta. Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan Praktek Jual beli suara dengan seorang Caleg Propinsi Jawa Tengah . Dan hal ini dibenarkan Ketua KPU Kabupaten Kendal, Hevi Indah Oktaria yang menjelaskan bahwa salah satu anggotanya CRT telah disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 16 Maret 2020 lalu di Jakarta.

Dalam sidang CRT selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM ini, karena yang bersangkutan diduga telah menerima uang dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng 2 , Sri Mulyono.

CTR menjanjikan akan memberikan perolehan suara di Kabupaten Kendal sebanyak 15.000 suara. Tapi setelah Pemilu, suara yang dijanjikan tidak sesuai harapan.

“Prinsipnya, bahwa KPU Kendal mendukung seluruh proses dan putusan yang ada di DKPP,”ujarnya kepada Pers Selasa (24/3) di kantornya.

Bahkan Hevy juga menjelaskan yang meneruskan laporan tersebut adalah KPU sendiri, atas laporan dari masyarakat kepada KPU Kabupaten Kendal yang diteruskan kepada KPU Provinsi.

KPU Provinsi, kemudian mengadakan investigasi terhadap pengaduan itu, apakah kategorinya diteruskan ke DKPP terkait kode etik atau tidak. Sehingga di dalam sidang itu, pengadunya adalah KPU Provinsi kepada DKPP dengan teradu CTR

“Prinsipnya, KPU Kendal, secara lembaga tidak mengetahui proses apapun yang dilakukan oleh CTR. Kami dalam proses menjalankan prosedur dengan benar. Hasil juga tidak ada yang berubah,” Tegas Hevy

Dikatakan, selama proses pemilihan umum 2019 KPU Kendal dengan Bawaslu Kendal, tidak melakukan penggelembungan suara dan tahapan pemilu juga sudah clear. Dan hasilnya juga sudah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan perhitungan berjenjang dari TPS, PPK tingkat kecamatan dan kabupaten kota. \

“Jadi ini murni, kemudian kasusnya adalah secara pribadi yang bersangkutan dan bukan lembaga,”imbuhmya. Ditempat terpisah Sekretaris Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK) Jawa Tengah, Rahmat Da’wah menyesalkan atas kasus yang telah mencoreng Lembaga Penyelenggara Pemilu tersebut,” Kasus ini harus diusut tuntas, karena telah mencoreng Penyelenggaraan Pemilu Bersih di Kendal. Setelah putusan DKPP Sebaiknya diserahkan prosesnya ke Aparat penegak hukum guna memenuhi rasa keadilan Masyarakat,” ujarnya. Selanjutnya Rahmat juga meminta agar KPUD Kendal segera memaksimalkan kinerjanya menjelang Pilkada Kendal Tahun 2020,” Anggaran Pilkada Kendal Tahun 2020 ini banyak memangkas APBD Kendal. Makanya diperlukan Personil Penyelenggara yang mempunyai Integritas agar tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Karena ini Khan menyangkut Penggunaan uang Rakyat yang besar yang harus dikelola Penyelenggara yang juju,” tandas Pria yang juga Mantan Ketua Panitia Pemilihan Daerah ( PPD) Kendal ini kepada Media ini. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *