Desa Roraya, 105 Ha Sawah, 65 Ha Empang dan 1 Rumah Warga Terendam Banjir
11 Juni 2019
Masyarakat Gotong Royong Perbaiki Jalan Objek Wisata Yang Rusak Parah
11 Juni 2019

Pemda Bersama DPRD Konsel, Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD 2018

Mediaputrabhayangkara.com,- Konsel (Sultra),- Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Ranperda di serahkan langsung Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga di dampingi Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin, yang di terima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan sidang, Irham Kalenggo bersama Wakil Ketua, Nadira bertempat di ruang rapat paripurna Dewan, Selasa (11/6/2019).

Acara penyerahan juga di hadiri Sekretaris Daerah (Sekda), H. Sjarif Sajang dan para anggota legislatif berbagai fraksi serta pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.

Selain penyerahan Ranperda APBD 2018, Bupati Konsel, Surunuddin juga menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018.

” LKPD merupakan salah satu progres report Pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan UU, sebagai perwujudan aspirasi masyarakat selama satu tahun anggaran, sebagai instrumen kebijakan maka LKPD merefleksikan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang telah dituangkan dalam APBD,” ujar Surunuddin mengawali sambutannya.

Tindakan Pemda sebagai pengelola anggaran (finansial operational officer), ucapnya. Dengan demikian, LKPD hari ini merupakan wahana dalam menganalisis kondisi kinerja Pemda yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018, yang sangat penting artinya karena menjadi patokan bagi kita semua untuk membentuk substansi / perbaikan-perbaikan ke depan, sehingga akan semakin memenuhi standar tata kelola keuangan yang dipersyaratkan.

Berkaitan dengan hal itu, urai Surunuddin, dapat disampaikan bahwa LKPD 2018 dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembinaan, pengawasan, perencanaan, penganggaran dan penatausahaan maupun sistem akuntansi keuangan daerah. Dimana Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sultra maka LKPD tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Ini juga memastikan bahwa tata kelola keuangan semakin optimal dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP), kehandalan dalam penyajian laporan sistem pengendalian internal pemerintahan yang semakin baik serta tingkat kepatuhan yang semakin optimal,” ungkapnya.

Namun, pengelolaan anggaran kas dalam keuangan daerah perlu dilakukan secara ketat dengan proyeksi kecukupan dana yang baik, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara mulus tanpa kendala kekurangan kas.

Dan ditinjau dari besaran pengelolaan anggaran pada tahun 2018 SILPA (selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya) Pemda Konsel menunjukkan tren positif, beber Surunuddin, yang mana, kondisi ini merupakan salah satu pertimbangan untuk melakukan perubahan APBD tahun 2019, dengan menciptakan distribusi pendapatan daerah dan alokasi belanja OPD dengan memperhatikan substansi tugas dan fungsi prinsip hemat anggaran, sehat anggaran dan transparan berdasarkan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Ia juga menjelaskan bahwa LKPD yang di serahkan hari ini akan dibahas oleh DPRD Konsel agar memperoleh masukan-masukan dalam rangka perbaikan, yang selanjutnya diserahkan kepada Pemprov Sultra untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Mengakhiri pidatonya, atas nama Pemda, Surunuddin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Konsel, serta seluruh jajaran aparat Pemda atas segala perhatiannya.

Sementara itu, Ketua DPRD, Irham Kalenggo mengatakan bahwa akan mendukung penuh program kerja pemerintahan Surunuddin – Arsalim, demi meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat luas.

“Apa yang dilaksanakan Pemda melalui OPD, kami atas nama pimpinan dan anggota, siap mendukung keseluruhan program yang telah di canangkan serta siap memberikan masukan dan kritik membangun dengan tidak mengesampingkan fungsi pengawasan agar taraf ekonomi warga bisa lebih baik,” ucap Irham.(Hasan.B)