Bhabinkamtibmas Kelurahan Gilimanuk Laksanakan Sambang Rutin Ke Warga Binaan
5 Desember 2019
Tim Pegasus Polsek Patumbak Bekuk Tersangka Kasus Pencurian dan Pemberatan
5 Desember 2019

PERAN MEDIA KBPP POLRI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK 

Reading Time: 2 minutes

(oleh; Priyono,AMd,SSos)

 

Media Putra Bhayangkara. Meja Redaksi,

Anak adalah masa depan dan investasi suatu bangsa yang harus mendapat perlindungan. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri.

Salah satu pihak yang turut berperan dalam masalah perlindungan anak adalah media massa.

 

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan media massa sebagai salah satu pilar perlindungan anak
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menyebutkan salah satu fungsi pers selain informasi, hiburan, dan kontrol sosial, juga pendidikan.

PILAR PERLINDUNGAN ANAK

Ada empat pilar perlindungan anak yang disebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu pilar harus diperkuat untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Apalagi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu peran media agar pemberitaannya juga lebih ramah anak.

MEDIA LEBIH RAMAH
Media berperan mengedukasi masyarakat, terutama keluarga, baik yang sudah memiliki anak maupun akan memiliki anak, agar proses tumbuh kembang anak terlaksana dengan baik.Apalagi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu peran media agar pemberitaannya juga lebih ramah anak.
Media juga perlu memberitakan hal-hal yang baik dan membangun tentang anak dan upaya-upaya perlindungan anak.

PERAN MEDIA DALAM TIM P2TP2A
Media juga perlu memberitakan hal-hal yang baik dan membangun tentang anak dan upaya-upaya perlindungan anak
Berupaya agar pemberitaan di media massa lebih baik dan membangun dalam upaya perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mengupayakan kerja sama dengan Komisi Pernyiaran Indonesia (KPI).
Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif media dan media harus memiliki perspektif perlindungan anak karena anak-anak memiliki sifat imitatif dan adaptif.

LANGGARAN HAK
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru menemukan pemberitaan media yang masih kerap melanggar hak-hak anak saat menjadi pelaku, korban, maupun saksi tindak kejahatan, pemberitaan pers seringkali melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
hal itu jelas merupakan pelanggaran pidana yang bisa mendapatkan sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

SANKSI
Media seringkali mengungkap secara jelas identitas anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak kejahatan. Itu suatu hal yang jelas dilarang keras dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hal itu jelas merupakan pelanggaran pidana yang bisa mendapatkan sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. (Pimred)